 |
| Kontras Kritik Wiranto Jadi Menteri, Terkait Pelanggaran HAM |
“Di tahun 2014 Presiden Jokowi menyatakan bahwa Ketua umum partai politik tidak boleh merangkap menjadi seorang menteri, seharusnya filter sederhana yang tidak dapat menempatkan Wiranto dalam jajaran menteri baru, “ ungkap Haris Azhar sebagai koordinator Kontras secara tertulis.
Haris juga mengatakan, penunjukan Wiranto juga bertentangan dengan penegakan HAM di indonesia. Alasannya, Wiranto disebut-sebut sebagai orang yang berada pada deretan pertama yang bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran HAM berat seperti disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM.
Wiranto juga disebut bertanggung jawab dalam Tragedi Trisakti, peristiwa penyerangan 27 Juli, Semanggi 1 dan 2, Mei 1998, dan penculikan aktivis prodemokrasi 1997/1998 Biak Berdarah.
Nama Wiranto juga disebut-sebut Dalam laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan oleh PBB di bawah mandat Serious Crimes Unit, Berdasarkan perincian diatas, Kontras mempertanyakan pertimbangan dan motif Presiden menjadikan Wiranto sebagai Mentri yang menduduki posisi Strategis dalam Kabinet yang baru.
“Soliditas tidak akan terbangun di atas figur rapuh yang seiring waktu harus bertanggung jawab atas tindakannya, ketika dia masih menjabat posisi penting di Indonesia. Konsep retailer cenderung menguat. Nampaknya yang solid adalah elite," ungkap Haris.
Selain itu Kontras juga meminta dukungan publik untuk bersolidaritas kepada para korban dan keluarga pelanggaran HAM untuk tetap semangat dalam membangun siasat dan strategi agar pemerintah dapat bertanggung jawab terhadap korban HAM.
No comments:
Post a Comment
Bagikan Kepada teman-teman Anda yang lain.
Salam Blogger.